Pada 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta untuk membahas percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah dan akan mengikuti timeline yang telah ditetapkan. Proyek pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep “ibu kota politik” dengan penyelesaian fasilitas pemerintahan seperti lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif sesuai dengan visi Presiden Prabowo. Selain itu, pemerintah juga membahas sumber pendanaan proyek IKN yang melibatkan APBN dan sumber non-APBN dengan kerjasama swasta.
OIKN melaporkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan Rp89 triliun dari APBN untuk infrastruktur penting dan berhasil menarik investasi swasta sebesar Rp58,41 triliun. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai menteri dan kepala otoritas terkait, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan IKN. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota negara yang representatif dan efisien.