Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) non Apatur Sipil Negara (ASN) di Takalar melakukan aksi demonstrasi di depan RSUD Padjonga Daeng Ngalle, Jalan Ince Husain Daeng Parani, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, pada Jumat (3/1/2025). Mereka yang tergabung dalam Barisan Muda Kesehatan Indonesia (BMKI) menekankan pentingnya pendaftaran Nakes non ASN di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SSIDMK). Selain itu, mereka juga menuntut perubahan status tenaga kerja menjadi tenaga kontrak BLUD di RSUD Padjonga Daeng Ngalle dan pemberian gaji Upah Minumum Provinsi (UMP).
Jenderal lapangan Irham Tompo mengharapkan dukungan DPRD Takalar untuk melindungi hak-hak Nakes non ASN, termasuk jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan perlindungan dari diskriminasi atau pemutusan hubungan kerja yang tidak adil. Direktur RSUD Padjonga Daeng Ngalle, dr Ruslan Ramli, menyambut baik aksi tersebut dan menjelaskan bahwa Nakes non ASN di RSUD tersebut bukan pegawai kontrak Pemda Takalar, melainkan BLUD RSUD.
Ruslan Ramli juga telah berkoordinasi dengan Pj Bupati Takalar untuk memperhatikan kesejahteraan Nakes non ASN dan menyetujui peraturan PPK BLUD RSUD Padjonga Daeng Ngalle. Meski demikian, Asisten Administrasi Suhardiyanto dari Pemerintah Daerah Takalar menjelaskan bahwa sumber anggaran Pemda Takalar memiliki batasan jumlah peserta penerimaan PPPK. Dia mengajak untuk bersama-sama berdoa agar SK Bupati Takalar segera diterapkan, sehingga Nakes non ASN bisa setara dengan pegawai kontrak Pemda Takalar.