Pada tahun 2024, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami pergantian penjabat gubernur sebanyak dua kali. Pergantian tersebut dipicu oleh pemilihan kepala daerah serentak dan tidak bisa diselesaikan sepenuhnya meskipun ada pergantian kepemimpinan. Salah satu permasalahan utama adalah utang yang ditinggalkan oleh gubernur sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman, serta proyek pembangunan Stadion Sudiang yang belum dimulai. Periode 2024-2025 akan menyaksikan bergantinya penjabat gubernur Sulsel, dengan Profesor Zudan Arif Fakrulloh yang akan meninggalkan jabatannya untuk menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Selama memimpin Sulsel, Zudan menghadapi tantangan besar terutama terkait dengan utang yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Utang pembangunan dari tahun 2023 sebesar Rp 300 miliar harus diselesaikan oleh Pemprov Sulsel. Hal ini menyebabkan refocusing program-program pembangunan yang tercantum dalam APBD 2024, termasuk organisasi perangkat daerah seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPH-Bun), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan), dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel.
Selain itu, sejumlah anggaran pemeliharaan jalan juga dialihkan untuk menyelesaikan utang, seperti ruas jalan Solo-Peneki dan Munte Bontolempangan. Menurut Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, utang kepada pihak ketiga hampir terlunasi pada akhir Desember 2024. Meskipun begitu, kesulitan masih terjadi terkait dengan dana bagi hasil bersama pemerintah kabupaten dan kota yang belum terbayarkan selama delapan bulan.
Sementara proyek pembangunan Stadion Sudiang tetap menjadi sorotan, namun belum mendapat dukungan yang signifikan. Meski rencana ground-breaking telah beberapa kali dijadwalkan, namun pembangunan fisik stadion masih jauh dari harapan. Kesiapan Pemprov Sulsel dalam memulai proyek tersebut terus dipersiapkan, termasuk koordinasi dengan pihak terkait dan pengumpulan dokumen yang diperlukan.
Di tengah tantangan dan keterbatasan anggaran, Capaian Pemprov Sulsel selama tahun 2024 juga patut diapresiasi. Digitalisasi pemerintahan meningkat secara signifikan, dengan penggunaan tanda tangan elektronik yang mengalami peningkatan pesat. Selain itu, capaian penting lainnya termasuk pelayanan dan intervensi dampak bencana, terobosan dalam tata kelola standarisasi, penghargaan untuk keterbukaan informasi publik, dan apresiasi atas pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Semua tindakan ini menjadi langkah positif dalam pembangunan dan penguatan pemerintahan di Sulsel.