Bawaslu telah mengawasi selama Pilkada 2024 dan menemukan ratusan kasus dugaan politik uang di berbagai daerah di Indonesia. Dari hasil pengawasannya, terdapat satu dugaan pelanggaran di Sumatera Utara, dua di Jawa Timur, satu di Sulawesi Barat, dua di Aceh, satu di Jawa Barat, satu di DIY, dan lainnya. Ada juga dugaan pelanggaran lainnya di berbagai daerah seperti Lampung, Banten, Maluku Utara, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Pelanggaran tersebut termasuk pembagian uang atau material lainnya. Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa praktik politik uang masih menjadi permasalahan serius dalam konteks Pilkada di Indonesia.