Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan 11 pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) dan mem-blacklist empat perusahaan pupuk yang terbukti mendistribusikan pupuk palsu. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya memberantas praktik korupsi dan mafia di sektor pertanian serta untuk melindungi petani dari kerugian besar.
Andi Amran mengungkapkan bahwa empat perusahaan swasta yang memproduksi pupuk jenis NPK telah terbukti bersalah setelah hasil laboratorium menunjukkan bahwa kandungan NPK dalam pupuk mereka jauh di bawah standar. Beberapa bahkan hanya memiliki kandungan di bawah 15%. Perusahaan-perusahaan ini telah di-blacklist dan berkas mereka dikirim ke penegak hukum. Selain itu, ada 23 perusahaan lain yang produknya juga tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, yang juga akan diproses jika terbukti bersalah.
Menurut Andi Amran, pupuk palsu dan berkualitas rendah ini sangat merugikan petani dengan potensi kerugian mencapai miliaran rupiah. Pupuk palsu dapat mengakibatkan kerugian hingga triliunan rupiah akibat hasil pertanian yang gagal karena tidak sesuai standar. Hal ini merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi petani yang telah mengeluarkan biaya besar untuk proses pertanian mereka. Tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi petani dan memberantas praktik mafia dalam distribusi pupuk di sektor pertanian.